Perkuat Sinergi, KPU dan Bawaslu Wonogiri Bahas Teknis Rapat Pleno PDPB

Wonogiri — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonogiri menerima kunjungan dari jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri pada Selasa (1/7/2025). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait persiapan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang direncanakan digelar pada 2 Juli 2025.

Rombongan KPU dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, Satya Graha, didampingi oleh Komisioner Dwi. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Bawaslu ini berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, serta diisi dengan pembahasan teknis pelaksanaan pleno, termasuk penguatan koordinasi antar-lembaga dalam mendukung agenda kepemiluan.

“Undangan telah kami distribusikan kepada sejumlah instansi dan pihak terkait, seperti Kodim 0728/Wonogiri, Polres, Lapas, serta perwakilan media massa. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pemutakhiran data pemilih,” ujar Satya.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa koordinasi lintas kelembagaan menjadi pilar penting dalam mewujudkan proses pemilu yang akurat, transparan, dan akuntabel.

Bawaslu Kabupaten Wonogiri menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antar-penyelenggara pemilu. Melalui dialog yang intensif dan terbuka, kedua lembaga menegaskan pentingnya menjaga integritas pemilu, khususnya dalam tahapan pemutakhiran data pemilih yang menjadi fondasi utama keadilan elektoral.

“Salah satu elemen krusial dalam mewujudkan pemilu yang demokratis adalah tersedianya data pemilih yang valid dan akurat. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat kami harapkan,” Ujar Mugiyono Anggota Bawaslu Wonogiri

Menjelang tahapan pemilu selanjutnya, harmonisasi antara KPU dan Bawaslu dinilai sangat esensial. Selain memastikan kelancaran tahapan, kerja sama yang solid juga menjadi modal penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat daerah.