Bawaslu Wonogiri Perkuat Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN) Lewat Kolaborasi dengan BPKAD dan DPU

Wonogiri – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonogiri terus memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN) melalui kegiatan Rapat Pengelolaan BMN yang digelar pada Kamis (30/4/2026) di kantor setempat. Kegiatan ini melibatkan mitra strategis dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Rapat tersebut menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Wonogiri dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan aset dinilai sebagai elemen penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam sambutannya menegaskan bahwa pengelolaan BMN tidak hanya terbatas pada pencatatan aset, tetapi juga mencakup perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan barang. Karena itu, sinergi dengan instansi teknis menjadi hal yang krusial.

Dalam pemaparannya, perwakilan BPKAD menyampaikan kebijakan umum pengelolaan aset daerah yang dapat dijadikan referensi bagi pengelolaan BMN di lingkungan Bawaslu. Penekanan diberikan pada pentingnya penatausahaan yang tertib, pelaporan yang akurat, serta pemanfaatan sistem informasi aset untuk mendukung monitoring dan evaluasi.

Sementara itu, pihak DPU memberikan perspektif teknis terkait pengelolaan aset berupa bangunan dan infrastruktur. Disampaikan bahwa perencanaan pemeliharaan secara berkelanjutan sangat diperlukan guna menjaga kondisi aset tetap optimal dan layak digunakan.

Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Sejumlah isu strategis turut dibahas, di antaranya mekanisme penghapusan aset, optimalisasi pemanfaatan barang, serta kendala dalam pelaporan aset secara berkala.

Selain itu, rapat ini juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi terhadap regulasi terbaru dalam pengelolaan BMN. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Wonogiri berharap dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat sistem pengelolaan aset yang tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum.

Sebagai penutup, kegiatan menghasilkan beberapa rekomendasi penting, antara lain peningkatan koordinasi lintas instansi, penguatan sistem administrasi aset, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan pengelolaan BMN berjalan optimal dan berkelanjutan.