Bawaslu Wonogiri dan Sekretariat Daerah Satukan Langkah Menguatkan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik, dan Demokrasi Berkelanjutan

Wonogiri, 29 Juni 2026 – Jajaran pimpinan bersama Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonogiri melaksanakan audiensi dan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri, FX. Pranata, di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri, Senin (29/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam membangun pengawasan partisipatif serta memperkuat kualitas demokrasi menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029.

Pertemuan dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri, A. Joko Wuryanto, didampingi jajaran anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Dalam suasana yang komunikatif dan konstruktif, kedua belah pihak membahas sejumlah agenda strategis yang menjadi fokus penguatan kelembagaan dan pendidikan demokrasi di Kabupaten Wonogiri.

Salah satu pembahasan utama adalah pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai instrumen penting untuk menjaga kualitas data pemilih secara berkesinambungan. Bawaslu menegaskan bahwa data pemilih yang akurat merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas, sehingga memerlukan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, dibahas pula penguatan gerakan masyarakat melek politik melalui program pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu menyampaikan pengembangan Desa Pengawasan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran politik, memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta mampu berpartisipasi aktif dalam mengawasi setiap proses demokrasi.

Program Dapu (Dialog Pengawasan) yang dikemas melalui kegiatan Sambang Desa juga menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut. Program ini dirancang sebagai media komunikasi langsung antara Bawaslu dengan masyarakat di tingkat desa, sehingga informasi mengenai kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta pendidikan demokrasi dapat tersampaikan secara lebih efektif dan menyentuh masyarakat secara langsung.

Dalam pembahasan tersebut juga mengemuka rencana kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Wonogiri. Sinergi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan program pendidikan politik dan pengawasan partisipatif hingga ke tingkat desa melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan.

Bawaslu Kabupaten Wonogiri juga menyampaikan rencana pelaksanaan uji petik terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh KPU sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih. Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghasilkan data pemilih yang valid dan akurat.

Pada bidang sosialisasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten masih memiliki berbagai rangkaian kegiatan dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus mendatang. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi ruang strategis bagi Bawaslu untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat.

"Kabupaten masih memiliki berbagai agenda peringatan Hari Kemerdekaan. Silakan Bawaslu dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Bentuk kegiatannya nanti dapat kita diskusikan bersama agar pesan-pesan demokrasi dan pengawasan partisipatif bisa tersampaikan kepada masyarakat secara lebih luas," ujar FX. Pranata.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Wonogiri juga menyoroti dinamika penyelenggaraan Pemilu 2029 pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, perubahan kebijakan dalam sistem penyelenggaraan pemilu perlu diantisipasi dengan penguatan literasi politik masyarakat.

"Terkait penyelenggaraan Pemilu 2029 dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, saya memiliki kekhawatiran munculnya apatisme di daerah. Jangan sampai berkembang anggapan bahwa urusan demokrasi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sementara daerah tidak memiliki peran. Justru seluruh elemen di daerah harus tetap aktif membangun kesadaran politik masyarakat agar kualitas demokrasi tetap terjaga," ungkap FX. Pranata.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri, A. Joko Wuryanto, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri terhadap berbagai program penguatan demokrasi yang diinisiasi Bawaslu. Menurutnya, membangun demokrasi tidak dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu semata, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.

"Pengawasan partisipatif adalah investasi demokrasi jangka panjang. Keberhasilan pengawasan bukan hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga proses demokrasi. Karena itu, sinergi antara Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten menjadi kunci dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan," ujar A. Joko Wuryanto.

Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Wonogiri berkomitmen terus menghadirkan program-program edukatif yang menyentuh masyarakat hingga tingkat desa.

"Melalui Desa Pengawasan, Dapu, Sambang Desa, serta berbagai bentuk pendidikan politik lainnya, kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi pengawas demokrasi yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan kolaborasi yang kuat bersama Pemerintah Kabupaten, kami optimistis kualitas demokrasi di Wonogiri akan semakin baik menuju Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029," tambahnya.

Melalui koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Wonogiri dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta penguatan demokrasi yang inklusif, sehingga seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan mendatang dapat berlangsung secara demokratis, berintegritas, dan mendapat kepercayaan masyarakat.