Bawaslu Gelar Konsolidasi Demokrasi Bersama Bupati, Perkuat Sinergi Pengawasan dan Partisipasi Publik

Bawaslu Kabupaten Wonogiri menggelar konsolidasi demokrasi bersama Bupati Wonogiri sebagai upaya mempererat sinergi kelembagaan dan memperkuat pengawasan demokrasi di daerah.

Ketua Bawaslu Wonogiri, A. Joko Wuryanto, menyampaikan bahwa pada masa non-tahapan Pemilu, Bawaslu tetap menjalankan fungsi pengawasan secara aktif.

“Pada masa non-tahapan ini, kami mengawasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh KPU, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan sasaran pemilih pemula, serta melakukan pemutakhiran daftar partai politik,” ungkap Ketua Bawaslu Wonogiri.

Ia menambahkan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemilih pemula, Bawaslu juga telah meluncurkan program Saka Adyasta Pemilu sebagai sarana pendidikan demokrasi sejak dini.

“Kami ingin mengajak Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk berkolaborasi dalam berbagai kegiatan daerah. Dengan sinergi ini, kami bisa mendapatkan ruang sosialisasi agar menjangkau masyarakat lebih luas,” ungkap Ketua Bawaslu Wonogiri.

Terkait penguatan regulasi, Bawaslu Wonogiri telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan untuk membahas potensi celah regulasi maupun tumpang tindih aturan agar dapat dicarikan solusi bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, menyampaikan bahwa sebagai kepala daerah, pemerintah tidak dapat dilepaskan dari dinamika kepartaian.

“Sebagai Bupati, mau tidak mau kami juga harus mengurusi partai politik. Banyak ruang yang masih terasa abu-abu karena bersinggungan dengan banyak pihak maupun aturan yang tumpang tindih,” ungkap Bupati Wonogiri.

Terkait kegiatan sosialisasi, ia menilai kolaborasi menjadi solusi strategis di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Dalam masa efisiensi ini, kita bisa berkolaborasi lebih mendalam. Anggaran di pemerintah daerah maupun Bawaslu sama-sama terbatas. Jika mengadakan kegiatan sendiri akan terasa berat,” ungkap Bupati Wonogiri.

Konsolidasi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga kualitas demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan proses kepemiluan berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.