Bawaslu dan Dinas PMD Jalin Kerja Sama Edukasi Politik di Desa

WONOGIRI — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonogiri menjalin kerja sama strategis dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setempat untuk memperkuat edukasi politik di tingkat desa. Kolaborasi ini diinisiasi sebagai langkah efisiensi sekaligus upaya menjaga keberlanjutan peran pengawasan dan pendidikan politik oleh Bawaslu di tengah masyarakat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Antonius Joko Wuryanto, mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan respons atas terbatasnya anggaran kegiatan pasca pemilu, namun tetap adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi politik masyarakat desa.

"Kami melihat pentingnya tetap hadir di tengah masyarakat, terutama di desa-desa, untuk memberikan edukasi politik yang sehat dan netral. Oleh karena itu, kami berinisiatif menjalin kolaborasi dengan Dinas PMD, agar bisa terlibat dalam kegiatan yang sudah berjalan di desa-desa," jelas Antonius, Selasa (27/5/2025).

Melalui kerja sama ini, Bawaslu akan berperan sebagai narasumber dalam berbagai forum yang diselenggarakan Dinas PMD, seperti pelatihan aparat desa, sosialisasi kelembagaan, hingga kegiatan pembinaan masyarakat. Materi yang akan dibawakan difokuskan pada pentingnya pemilu yang jujur dan adil, serta pengawasan partisipatif masyarakat.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Wonogiri, Djoko Purwidyatmo, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai kehadiran Bawaslu dalam kegiatan pembinaan desa dapat memberikan pemahaman politik yang konstruktif dan mendukung pembangunan demokrasi dari akar rumput.

"Kami mendukung penuh keterlibatan Bawaslu dalam program kami. Ini sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat desa agar semakin cerdas dan bijak dalam berdemokrasi," ujar Djoko.

Langkah ini diharapkan menjadi model sinergi antarlembaga pemerintah di daerah dalam menjaga kualitas demokrasi secara berkelanjutan, meski di luar tahun politik. Bawaslu menegaskan bahwa kegiatan ini tidak akan bersifat kampanye atau menguntungkan pihak tertentu, melainkan murni edukatif dan netral sesuai mandat kelembagaan.