Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Wonogiri Gencarkan Koordinasi Politik, Jalin Silaturahmi dengan Tujuh Partai dalam Sepekan

parpol

Komisioner Bawaslu Kabupaten Wonogiri melaksanakan rangkaian kunjungan ke tujuh partai politik selama sepekan, 15–21 Juli 2025. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi, evaluasi Pemilu 2024, serta memperkuat sinergi menjelang Pemilu mendatang

Wonogiri - Dalam upaya memperkuat sinergi dengan partai politik, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Wonogiri menggelar rangkaian pertemuan secara maraton bersama tujuh partai politik pada 15–21 Juli 2025. Kegiatan yang dikemas dalam format silaturahmi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 sekaligus menyusun strategi persiapan menuju Pemilu mendatang.

Seluruh komisioner Bawaslu Wonogiri hadir dalam pertemuan yang melibatkan PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

Ketua Bawaslu Wonogiri, Antonius Joko Wuryanto, menyampaikan bahwa silaturahmi ini menjadi bagian dari program penguatan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik warga, khususnya di luar masa tahapan pemilu. 

"Saat ini Bawaslu tetap melaksanakan fungsi pengawasan, termasuk pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) oleh KPU. Ini penting agar saat Pilkada digelar, data pemilih sudah benar-benar valid," jelasnya.

Dalam kunjungan ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bawaslu mengapresiasi partisipasi aktif PKS selama Pemilu 2024 yang dinilai berjalan tanpa hambatan berarti. Ketua DPD PKS Wonogiri menyambut baik kedatangan Bawaslu dan berharap sinergi ini terus berlanjut. Pihaknya juga menyoroti pentingnya pendidikan politik terutama kepada generasi muda agar Gen Z lebih sadar hukum dan aktif dalam kehidupan politik yang sehat.

Pertemuan dengan PKB menghasilkan komitmen kerja sama dalam pengawasan PDPB. Sekretaris DPC PKB, Nasir, menyampaikan bahwa pihaknya siap terlibat dalam menjaga keakuratan data pemilih demi mencegah data ganda. Ia juga mengapresiasi profesionalisme Bawaslu dalam pengawasan Pemilu lalu.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Gerindra, Ketua DPC Gerindra, Suryo Suminto, menyoroti rendahnya partisipasi pemilih dan masih adanya surat suara yang rusak. Ia menyampaikan terima kasih atas peran Bawaslu dalam menjaga stabilitas dan kelancaran Pemilu 2024. Gerindra juga membuka ruang bagi Bawaslu untuk mengisi pendidikan politik dalam acara internal partai.

Dalam koordinasi bersama Partai Golkar, pengurus harian partai menyatakan dukungan terhadap program Bawaslu, khususnya dalam pengawasan berkelanjutan dan penguatan kesadaran hukum pemilih. Mereka juga sepakat pentingnya literasi politik agar pemilih tidak mudah terpengaruh oleh politik transaksional.

Sementara itu, Bawaslu juga melakukan kunjungan ke kantor DPC PDI Perjuangan dan disambut oleh Sekretaris DPC Setyo Sukarno, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Catur dan Bendahara DPC Sriyono. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka, dengan pembahasan yang difokuskan pada evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
Dalam dialog tersebut, kedua belah pihak menekankan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif serta memperkuat sinergi kelembagaan dalam mewujudkan kontestasi politik yang sehat dan berkeadaban. Bawaslu juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif partai politik dalam menjaga netralitas serta edukasi politik yang menyeluruh bagi masyarakat.

Rangkaian pertemuan ditutup pada Senin (21/7) dengan kunjungan ke DPC PAN dan Partai Demokrat. Ketua Bawaslu Joko Wuryanto dalam pertemuan tersebut kembali menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif dan netralitas aparatur negara dalam setiap tahapan pemilu.

Perwakilan PAN menyatakan dukungan terhadap nilai kejujuran dan keterbukaan dalam politik serta menegaskan perlunya netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam kontestasi. Di sisi lain, Ketua DPC Demokrat Wonogiri, Wawan Haryono, mengapresiasi respons cepat Bawaslu terhadap laporan dugaan pelanggaran. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas Panwascam yang dinilai masih belum merata dalam respons penanganan kasus di tingkat kecamatan.

Bawaslu juga menyampaikan imbauan kepada seluruh partai politik untuk menertibkan keanggotaan partainya, terutama yang melibatkan ASN atau PPPK yang masih tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Hal ini dinilai krusial dalam menjaga netralitas birokrasi.

Rangkaian silaturahmi ini menjadi bagian dari strategi Bawaslu Wonogiri dalam memperkuat pencegahan pelanggaran, membangun komunikasi yang setara dengan peserta Pemilu, dan memastikan Pemilu selanjutnya berjalan secara jujur, adil, dan tertib sesuai amanat undang-undang.

Tag
Bawaslu Wonogiri
Pengawasan Partisipatif