BAWASLU WONOGIRI TIDAK MEMINTA TAMBAHAN ANGGARAN PILKADA SERENTAK 9 DESEMBER 2020

Wonogiri -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wonogiri pastikan tidak akan meminta tambahan anggaran dalam addendum NPHD Pilkada 9 Desember mendatang. Meski demikian, Bawaslu dan jajaran sampai dengan Pengawas TPS siap melakukan pengawasan dengan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri Ali Mahbub mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan Rapat Koordinasi bersama Bawaslu se Jawa Tengah, Hasilnya yakni Bawaslu siap melakukan pengawasan dalam Pilkada 2020 mendatang dengan protokol kesehatan.

Jajaran Bawaslu hingga Pengawas TPS akan memakai masker, kaos tangan, dilengkapi dengan hand sanitiser. Untuk yang bertugas dikerumunan saat hari pencoblosan nanti, akan dilengkapi dengan face shield dan hazmat.

Menurut Ali Mahbub, meskipun menerapkan protokol kesehatan, pihaknya tidak mengajukan tambahan anggaran pengawasan. Pasalnya, Bawaslu sudah melakukan efisiensi anggaran mengikuti arahan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.

Setelah dilakukan restrukturisasi, ada yang penyesuaian anggaran sekitar Rp 2 milyar untuk pengadaan APD dan protokol Covid-19.

Sejumlah kegiatan yang dikurangi seperti rapat koordinasi yang digelar saat ini menggunakan sistem daring dan sosialisasi. Selain itu, biaya perjalanan dinas juga dikurangi. Sehingga anggaran tersebut bisa dialihkan untuk memenuhi perlengkapan alat perlindungan diri sesuai petunjuk pencegahan penularan Covid-19.

Selain itu, juga bisa untuk menambal sulam kebutuhan biaya daring serta penambahan jumlah TPS. Di wonogiri berdasarkan jumlah maksimal setiap TPS adalah 500 pemilih, maka akan ada penambahan sebanyak 101 TPS sehingga, kebutuhan anggaran dalam pengawasan Pilkada masih tetap yakni Rp 10,1 milyar.