Bawaslu Kabupaten Wonogiri Perkuat Persiapan Pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026

Wonogiri – Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Wonogiri menggelar rapat internal pada Rabu (15/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2026 serta arahan Bawaslu Republik Indonesia yang telah disosialisasikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Rapat yang diikuti oleh Anggota Bawaslu dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonogiri tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh unsur organisasi mengenai substansi SE Nomor 22 Tahun 2026 sekaligus menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Dalam rapat tersebut, peserta membahas berbagai aspek persiapan PEKPPP, mulai dari inventarisasi kebutuhan dokumen administrasi, penyediaan bukti dukung, hingga pembagian tugas antar divisi agar seluruh indikator penilaian dapat dipenuhi secara optimal. Koordinasi lintas divisi dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh data tersaji secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Selain itu, rapat juga menyusun tahapan pengisian instrumen evaluasi pada aplikasi KemenPANRB yang terdiri atas Formulir F-01 (Self Assessment), Formulir F-03 yang memuat penilaian dari 15 responden pengguna layanan, serta Kuesioner Pelayanan Ramah Kelompok Rentan. Ketiga instrumen tersebut menjadi komponen utama dalam penilaian kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri.

Sebagai salah satu satuan kerja yang terpilih menjadi sampel nasional pelaksanaan PEKPPP di Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Wonogiri menargetkan seluruh data dukung dapat dipenuhi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian tersebut, rapat juga menyepakati pembentukan tim lintas divisi dengan Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan sebagai penanggung jawab koordinasi penyusunan data dan dokumen pendukung.

Tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi, Bawaslu Kabupaten Wonogiri juga terus memperkuat sistem pengelolaan data kelembagaan melalui pembangunan sistem informasi internal yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi kendala penyimpanan dokumen yang selama ini masih tersebar pada media penyimpanan pribadi pegawai sehingga proses pencarian data menjadi lebih cepat, efektif, dan terdokumentasi dengan baik.

Anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Mayaris Kusdi, menegaskan bahwa pelaksanaan PEKPPP merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik di lingkungan Bawaslu.

"PEKPPP bukan sekadar pemenuhan administrasi atau mengejar capaian nilai evaluasi, tetapi menjadi kesempatan bagi Bawaslu Kabupaten Wonogiri untuk terus berbenah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui kerja sama seluruh jajaran, kami berkomitmen memenuhi seluruh indikator penilaian secara optimal serta membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kami optimistis dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik, Bawaslu Kabupaten Wonogiri mampu memberikan hasil terbaik dalam evaluasi Kementerian PANRB," ujar Mayaris.

Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam memperkuat reformasi birokrasi melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Melalui persiapan yang komprehensif dan kolaborasi seluruh jajaran, Bawaslu Kabupaten Wonogiri optimistis mampu memenuhi target pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026 sekaligus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.