Tahapan Mutarlih Rawan Pelanggaran, Bawaslu dan KPU Gelar Rapat Bersama

Surakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pengawasan pemilu di ruang Bale Tawang Arum, Kantor Setda Kota Surakarta, pada Sabtu dan Minggu (6-7 Juli 2024). Rapat ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Amin, anggota Bawaslu RI Toto Haryono, anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, serta sejumlah pejabat lainnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya menyampaikan, "Perlu kita bicarakan kembali dengan KPU untuk tahapan-tahapan selanjutnya mungkin di kampanye, pencalonan, pungut hitung di pilkada. Hari ini sesuai agenda kita melakukan evaluasi terutama di mutarlih. Beberapa kasus yang naik yaitu di sengketa proses, penggelembungan data, dan daftar pemilih yang harapannya tidak terulang. Pertemuan hari ini dalam rangka evaluasi mutarlih juga yang kedua sebagai forum diskusi karena problem daftar pemilih sangat kompleks. Ketika turun di lapangan banyak kendala seperti banyaknya pemilih yang tidak bisa ditemui karena kondisi wilayah yang berbeda-beda misal di wilayah pegunungan coklit dilakukan di malam hari, beda lagi misal di Kota Semarang dilakukan ketika hari libur. Kendala-kendala ini yang nanti akan kita petakan."

Anggota Bawaslu RI, Toto Haryono, menekankan pentingnya kerjasama yang baik antara Bawaslu dan KPU. "Ini menjadi momentum penting, karena biasanya kita terkenal sebagai tom and jerry. Anggapan ini yang harusnya kita pupus yang mana seluruh jajaran itu saudara. Apalagi Bawaslu mengusung tagline Pemilu yang gotong royong karena Pemilu merupakan kepentingan hajat hidup banyak orang. Bawaslu ibarat mesin cuci, harus ada rinsonya harus ada mesin cucinya baru bisa bersih. Ayo kita lakukan bersama supaya tidak ada lagi orang meninggal bisa memilih, atau bayi punya hak pilih. Data dishare. Temuannya apa bisa disinkronkan supaya kedepan lebih baik. Masyarakat punya trust. Kalau KPU dan Bawaslu musuhan terus bagaimana membangun trust masyarakat. Ayo kita bangun dari Solo ini sebagai mercusuar."

Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan KPU. "Momentum ini Bawaslu dan KPU berkumpul bersama di pilkada. Tentu kita banyak mengevaluasi tahapan di Pemilu 2024. Lebih mendasar hubungan kelembagaannya. Kita merasa tidak mudah dalam mengendalikan tahapan Pemilu. Problem di lapangan yang sebenarnya bisa selesai asal sama-sama didiskusikan. Saling melengkapi. Satu hal pokok bagaimana memaknai kerja-kerja di tahapan ini agar pemilu ini dapat terlegitimasi. Forum-forum seperti ini penting, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di kabupaten/kota bisa diundang Panwascam untuk menyatukan persepsi dan pendapat yang ending-nya adanya kesepakatan bersama dalam tata kelola pemilu."

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Husein, menambahkan mengenai pentingnya memahami dan menegakkan pasal-pasal pidana terkait pemilu, serta mekanisme penanganan pelanggaran. "Pasal pidana terkait tahapan mutarlih sangat penting untuk dipahami dan diterapkan. Hasil pengawasan dari seluruh jajaran akan menjadi temuan sejak 7 hari LHP (Laporan Hasil Pengawasan) dibuat dan kemudian diregister. Kajian awal juga dilakukan untuk memastikan apakah memenuhi syarat formil dan materiil."

Nur Kholiq, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, juga menyoroti pentingnya patroli kawal hak pilih. "Beberapa waktu ke depan akan di-launching kerawanan dalam Pemilihan 2024. Salah satu untuk pemetaan bisa melalui patroli kawal hak pilih. Tujuan patroli ini untuk memastikan hak pilih warga negara terjamin dalam daftar pemilih, mendorong partisipasi masyarakat, dan memastikan kesesuaian prosedur pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih."

Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan memastikan terlaksananya pemilu yang jujur, adil, dan transparan di Provinsi Jawa Tengah.