Peluncuran Peta Kerawanan Pilkada 2024: Upaya Mitigasi Risiko dan Proses Demokrasi yang Aman

Jakarta – Peta Kerawanan Pilkada 2024 resmi diluncurkan Bawaslu RI, Senin (26/8/2024) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dengan tujuan memperkuat kesiapan dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Mochamad Afifuddin, Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa, serta perwakilan dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Rahmat Jaya Siregar, kepala Puslitbangdiklat Bawaslu RI, menekankan bahwa peluncuran peta ini merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan pilkada. Menurut Siregar, peta kerawanan ini akan menjadi acuan penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah. “Kami berharap peta ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang area-area rawan serta membantu dalam merumuskan langkah mitigasi yang efektif,” ungkapnya.

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto dalam sambutannya menegaskan bahwa persiapan pilkada harus melibatkan semua elemen terkait, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat.

Hadi menambahkan bahwa peta kerawanan dan kajian mitigasi yang diluncurkan hari ini diharapkan dapat memperkuat antisipasi terhadap potensi gangguan dan memastikan proses pilkada berjalan dengan lancar. “Stabilitas sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada. Oleh karena itu, kami mendorong sinergisitas antara semua lembaga terkait,” katanya.

Ketua KPU Mochamad Afifuddin menyoroti pentingnya peta kerawanan sebagai alat untuk pencegahan dan antisipasi. Afifuddin mengingatkan bahwa meskipun peta ini merupakan langkah maju, tetap penting untuk memantau dan menindaklanjuti setiap potensi kerawanan dengan kebijakan yang tepat. “Peta ini bukan hanya untuk mengukur risiko, tetapi juga untuk memitigasi potensi masalah yang dapat timbul,” jelasnya.

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa menyatakan bahwa peta kerawanan juga akan mempermudah DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Wiarsa menegaskan bahwa keberadaan peta ini sangat penting untuk menjaga integritas proses pemilihan. “Kami berharap peta ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran kode etik dengan lebih baik,” ujarnya.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menambahkan bahwa peta kerawanan ini akan terus diperbarui seiring dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Bagja juga mengingatkan pentingnya pemantauan yang ketat pada setiap tahapan pilkada, terutama menjelang tanggal 29 Agustus. “Kami akan terus memantau perkembangan dan memastikan bahwa proses pencalonan, kampanye, serta pemungutan dan perhitungan suara berlangsung sesuai aturan,” katanya.

Lolly Suhenty, anggota Bawaslu RI menjelaskan bahwa pemetaan kerawanan didasarkan pada 27 indikator yang terbagi dalam empat dimensi utama: konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilihan, kontestasi, dan partisipasi.

“Pemetaan ini menunjukkan bahwa lima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi dalam Pilkada 2024 adalah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Sementara itu, 28 provinsi lainnya masuk dalam kategori rawan sedang, dan empat provinsi dikategorikan rawan rendah, yaitu Bali, Kalimantan Utara, Papua Selatan, dan Kalimantan Tengah,” ungkap Lolly.