Sabtu, 08 Mei 2021, WIB
Breaking News

Rabu, 11 Mar 2020, 08:49:19 WIB, 26405 View Alfian Budiarso, Kategori : PUBLIKASI

.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam penanganan pelanggaran dan menguatkan sinergisitas dalam penanganan pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah menggelar kegiatan Bimtek Prosedur Penanganan Pelanggaran. Dalam Kegiatan ini terundang 4 orang dari setiap Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa tengah terdiri dari koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan staf divisi penanganan pelanggaran, koordinator divisi Hukum, Humas dan Datin serta staf divisi penyelesaian sengketa.
Beberapa hal menjadi poin dalam arahan yang disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah diantaranya disampaikan oleh Pak Heru Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, yaitu tentang munculnya sengketa di kabupaten Purworejo paska ditolaknya Bakal Calon Perseorangan (Bacaper) di Kabupaten Purworejo, proses verifikasi faktual atas sejumlah dukungan Bacaper untuk Kota Surakarta.
Ibu Sri Wahyu Ananingsih dalam sambutan pengarahannya menyampaikan pesan tentang pentingnya pemahaman tentang hukum acara berdasarkan Perbawaslu 7 dan Perbawaslu 14 tentang penanganan pelanggaran. Penekanan dari Bu Ana adalah bahwasannya setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota harus disertai dengan lampiran yang berisi kajian dan bukti-bukti.
Bapak Fajar SAKA menyampaikan beberapa pesan terkait kondisi global, nasional dan lokal saat ini, yaitu tentang cara mengantisipasi merebaknya virus Corona. Menurut Pak Fajar Jajaran Pengawas Pemilu harus menjaga kesehatan dengan cara istirahat yang cukup, baca do’a sebelum berkegiatan, cuci tangan dan cuci kaki setelah bepergian dan minum temulawak dicampur dengan madu.
Melanjutkan arahannya Pak Fajar menggarisbawahi hasil dari Indeks Kerawanan Pemilu/Pilkada Serentak 2020. Di Jawa Tengah terdapat 2 Kabupaten yang masuk 15 besar kerawanan tinggi, yaitu Kabupaten Kendal dan Kabupaten Purworejo hal ini berdasarkan kajian empat dimensi (Partisipasi, sosial politik, pemilu bebas adil dan kontestasi) yang dikaji angka yang diperoleh rata-rata tinggi di dua wilayah tersebut. Kemudian terdapat 1 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sukoharjo yang indeks sosial politiknya paling rawan tinggi di Jawa Tengah.
Uniknya IKP hasil olah data Bawaslu ini tidak selalu dapat difahami oleh instansi yang lain, sebab tingkat partisipasi 50% menurut IKP Bawaslu adalah tingkat kerawanannya tinggi, namun bisa jadi tidak rawan menurut TNI/Polri selama tidak terjadi kerusuhan atau konflik horizontal pada masa pemilihan. Atau contoh lainnya minimnya peminat dalam pemenuhan kebutuhan Panwascam atau PPK menurut Bawaslu tingkat kerawanannya tinggi, namun hal ini tidak menjadi permasalahan bagi pihak lain yang berada diluar penyelenggara Pemilu.

Humas Bawaslu Wonogiri



BAWASLU SOSIALISASIKAN PERBEDAAN SENGKETA PEMILU DAN PEMILIHAN
Selasa, 06 Apr 2021, 20:07:14 WIB, Dibaca : 38 Kali
BAWASLU WONOGIRI MENYAKSIKAN PEMBUKAAN BARANG EKS LOGISTIK PILKADA 2020
Jumat, 26 Mar 2021, 11:42:49 WIB, Dibaca : 28 Kali
Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Kamis, 28 Jan 2021, 11:26:41 WIB, Dibaca : 287 Kali

Tuliskan Komentar