Minggu, 09 Mei 2021, WIB
Breaking News

Minggu, 09 Agu 2020, 17:35:21 WIB, 295 View imam nur cholis, Kategori : PUBLIKASI

WONOGIRI - Tahapan Coklit yang saat ini sedang berlangsung yang dimulai dari tanggal 15 Juli 2020 dan berakhir di tanggal 13 Agustus 2020, merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan pemutakhiran data. Pencocokan dan Penelitian atau di singkat Coklit sebagai kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dengan membawa data pemilih A KWK dan formulir pendukung ke masing-masing TPSnya dengan mengunjungi rumah ke rumah. Setiap PPDP mencocokkan dan meneliti kesesuaian data pemilih di TPSnya diwilayah desa/kelurahan mereka ditugaskan. Data pemilih yang dibawah oleh PPDP itu tidak final maknanya bisa berkurang , bisa menjadi bertambah dan bisa tetap jumlahnya. Kondisi itu terjadi jika pemilih yang ditemui langsung disetiap rumah ke rumah ternyata Cocok maka jumlahnya tetap (centang) jika tidak cocok (TMS) maka berkurang, jika ada perubahan elemen dilakukan ubah data dan jumlah tetap.

Faktual lapangan (Coklit) bisa terjadi penambah pemilih dimana pemilih tersebut memenuhi syarat tetapi belum terdapat dalam data pemilih (A KWK) yang dibawah oleh PPDP saat coklit.

Lalu bagaimana dengan para penyandang disabilitas? Apakah mereka juga menjadi perhatian dari petugas PPDP pada waktu mencoklit? Apakah sudah ada kesesuaian data disabilitas hasil coklit dengan kondisi riil? Sejauh mana pemahaman para petugas PPDP terhadap isu disabilitas dalam proses coklit itu sendiri. 

Mengacu pada UU Nomor 8 tahun 2016 yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Apakah penyandang disabilitas juga mempunyai hak memilih? 

Jika mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 2 maka semua penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan. Disebutkan dalam pasal 198 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu 2019 bahwa pemilih: Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak dalam memilih. Lebih lengkap disebutkan pula dalam pasal 5 ayat 2 PKPU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa pemilih harus memenuhi syarat: a) genap berusia  17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin; b) dihapus; c)tidak sedang dicabut hak pilihnya  berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukuman tetap; d) berdomisili di daerah pemilihan  yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; e) dalam hal pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan f) tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam regulasi yang dibuat oleh pemerintah (Undang-undang) dan regulasi turunannya (PKPU) tidak ditemukan kalimat atau kata-kata bahwa orang yang mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental dilarang masuk ke dalam daftar pemilih, tidak ada pembeda antara orang normal (sehat) dengan orang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas), semua sama tidak  dibeda-bedakan, selama masih memenuhi syarat. 

Dengan demikian jelas bahwa seluruh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan diatas berhak untuk memilih dan bisa didaftarkan menjadi pemilih dalam daftar pemilih. Hanya memang untuk pemilih disabilitas dalam sidalih (sistem dan informasi daftar pemilih) dan formulir daftar pemilih diberi keterangan atau pengkodean untuk menandai bahwa pemilih tersebut adalah pemilih disabilitas, hal tersebut bertujuan untuk pembuatan TPS (Tempat Pemungutan Suara) agar ramah (baca: aksesibiltas) untuk semua kalangan pemilih. 

Dalam lampiran PKPU nomor 19 tahun 2019 disebutkan dalam kolom 12 pengkodean untuk pemilih disabilitas: 1. untuk pengkodean disabilitas fisik, 2. untuk disabiltas intelektual, 3. untuk disabilitas mental, 4. Untuk disabilitas sensorik .

Bagaimana dengan fakta dilapangan?

Jumlah difabel dewasa di Kabupaten Wonogiri ada 4.928 orang (data PMKS Dinas Sosial 2018), sementara jumlah data pemilih disabilitas se Kabupaten Wonogiri ada 2.655 (KPU, 2018). Dari jumlah tersebut ada 304 difabel dewasa berada di Kecamatan Sidoharjo. Artinya untuk kecamatan Sidoharjo sendiri, jika dari 304 tersebut memenuhi unsur yang dipersyaratkan sebagai pemilih maka penyandang disabilitas tadi akan masuk ke dalam daftar pemilih. 

Dari hasil pengawasan coklit ditemukan masih banyak PPDP yang belum paham akan pentingnya pencermatan data pada saat coklit itu sendiri. Masih banyak PPDP yang tidak paham apa dan bagaimana disabilitas itu. Sehingga masih banyak ditemukan pemilih yang pengkodean disabilitasnya tidak sesuai dengan kondisi riil si disabilitas itu sendiri. Atau bahkan ada pemilih difabel tapi dibiarkan diberi kode 0 atau tidak difabel. 

Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh dalam upaya mewujudkan pemilu inklusif. Keakurasian data akan menjadi pertanyaan besar karena menyangkut pemenuhan hak pemilih pada saat proses pemungutan nanti seperti penyediaan template, bilik suara yang bisa diakses pengguna kursi roda, pemenuhan form pendamping bagi difabel netra / intelektual. Melihat dari kondisi tersebut, panwascam Sidoharjo bersama dengan PPK dan jajaran yang ada menjelang penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) melakukan pencermatan bersama agar data yang dihasilkan dari pelaksanaan coklit bisa valid dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

 

Penulis : Noviati

Editing : Humas Bawaslu Wonogiri



BAWASLU SOSIALISASIKAN PERBEDAAN SENGKETA PEMILU DAN PEMILIHAN
Selasa, 06 Apr 2021, 20:07:14 WIB, Dibaca : 39 Kali
BAWASLU WONOGIRI MENYAKSIKAN PEMBUKAAN BARANG EKS LOGISTIK PILKADA 2020
Jumat, 26 Mar 2021, 11:42:49 WIB, Dibaca : 28 Kali
Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Kamis, 28 Jan 2021, 11:26:41 WIB, Dibaca : 288 Kali

Tuliskan Komentar