Sabtu, 08 Mei 2021, WIB
Breaking News

Rabu, 16 Sep 2020, 11:27:28 WIB, 535 View imam nur cholis, Kategori : PUBLIKASI

WONOGIRI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wonogiri mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 melalui media dalam jaringan (daring), Selasa (15 September 2020).

Acara yang digelar Bawaslu RI ini diikuti oleh 8 provinsi, 9 kota, 46 kabupaten dan dibagi menjadi VI gelombang. Acara yang berlangsung dari pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB dan diikuti oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran beserta Staf tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai tugas, fungsi dan wewenang pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo dalam sambutannya mengatakan, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan Bawaslu dan jajarannya dalam penanganan pelanggaran Pemilihan.

“Selain meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, kita harus mengajak masyarakat untuk turut aktif melaporkan peristiwa pelanggaran, melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, juga harus membiasakan diri dengan memanfaatan teknologi melalui daring, ” tuturnya.

Ia menambahkan, jaringan internet dan prasana pendukung lain harus ada dan yang penting bisa digunakan dalam penanganan pelanggaran Pemilihan.

“Hal ini membuktikan, bahwa pandemi Covid-19 tidak menjadi halangan bagi pengawas Pemilu untuk melaksanakan tugasnya, ” imbuhnya.

Dia menegaskan, tren pelanggaran baru yang ada dalam tahapan Pemilihan ini, yakni pelanggaran protokol kesehatan. Di samping pelanggaran yang telah ada dalam setiap pemilihan, yakni politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian, netralitas ASN/TNI/Polri dan daftar pemilih yang bermasalah.

Ratna Dewi Pettalolo kembali melanjutkan, selain untuk menyamakan persepsi dalam penanganan pelanggaran, Rakenis ini juga untuk sosialisasi Draf Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang sebelumnya masih menggunakan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017.

Perbedaan antara kedua regulasi tersebut, yakni Draf Peraturan Bawaslu ini mengenal istilah kajian awal dalam penerimaan laporan dugaan pelanggaran.

“Draf Perbawaslu ini juga mengatur tentang penelusuran yang harus dilakukan paling lama tujuh hari sejak laporan hasil pengawasan dituangkan dalam Form A, ” pungkasnya.

 

Humas Bawaslu Wonogiri



BAWASLU SOSIALISASIKAN PERBEDAAN SENGKETA PEMILU DAN PEMILIHAN
Selasa, 06 Apr 2021, 20:07:14 WIB, Dibaca : 38 Kali
BAWASLU WONOGIRI MENYAKSIKAN PEMBUKAAN BARANG EKS LOGISTIK PILKADA 2020
Jumat, 26 Mar 2021, 11:42:49 WIB, Dibaca : 26 Kali
Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Kamis, 28 Jan 2021, 11:26:41 WIB, Dibaca : 286 Kali

Tuliskan Komentar